Banyuasin, 8 Oktober 2026 — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin mengikuti Sosialisasi Percepatan Usulan Persetujuan Revisi Anggaran dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran, Kamis (8/10). Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penelaah Teknis Kebijakan, serta staf bidang keuangan Lapas Kelas IIA Banyuasin. Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman jajaran dalam pengelolaan anggaran, proses revisi, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Selatan, Yulius Syahruzah, dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai peraturan. Jajaran juga diingatkan agar penggunaan anggaran dan fasilitas negara dilakukan sebagaimana mestinya serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Saddat mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik. Pembahasan meliputi dasar hukum dan hierarki katalog elektronik, struktur pengelola, pemanfaatan katalog elektronik, kriteria negosiasi oleh PPK, serta pertimbangan dalam menentukan metode pengadaan.
Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin, Reza M. Purnama, melalui Plh. Kepala, Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara tertib dan akuntabel.
“Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, jajaran Lapas Banyuasin diharapkan semakin memahami proses revisi maupun pengadaan sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan mendukung pelaksanaan tugas secara efektif,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan berlangsung tertib serta lancar. Hasil sosialisasi menjadi bahan tindak lanjut bagi Lapas Kelas IIA Banyuasin dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyerapan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
