Banyuasin – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Muhammad Faikar, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemajuan Kabupaten Banyuasin.
Musrenbang yang berlangsung di Graha Sedulang Setudung tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin, Askolani, didampingi Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim, serta jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan instansi vertikal, akademisi, perbankan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya se-Kabupaten Banyuasin.
Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat serta arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kita harapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2027, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa fokus pembangunan ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini selaras dengan tema percepatan transformasi ekonomi berbasis inovasi dan hilirisasi industri hijau di Kabupaten Banyuasin.
Dalam forum tersebut juga dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab guna menampung berbagai usulan program prioritas dari perangkat daerah serta para pemangku kepentingan, yang selanjutnya akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
Kehadiran perwakilan Lapas Kelas IIA Banyuasin dalam kegiatan ini menjadi wujud sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin.
